JENIS-JENIS E-GOVERNMENT
Terdiri dari beberapa macam.
Penerapan e-Government memiliki beberapa jenis dalam memberikan
pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan
jenis-jenis e-Government tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama.
Aspek tersebut
meliputi:
- Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan
- Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya (Indrajit, 2004).
Keberadaan aspek-aspek di atas dapat memudahkan untuk
membedakan jenis-jenis e-Government yang ada. Berdasarkan aspek-aspek
tersebut, maka jenis-jenis e-Government dibagi menjadi tiga kelas utama,
yaitu 1) Publish / Publikasi, 2) Interact / Interaksi, 3) Transact
/ Transaksi (Indrajit, 2004).
Publish / Publikasi
Merupakan implementasi e-Government yang
termudah karena aplikasi yang digunakan tidak perlu melibatkan sejumlah sumber
daya yang besar dan beragam, selain itu juga skala yang digunakan kecil.
Komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi satu arah. Adapun menurut
Richardus E. Indrajit publish yaitu: Di dalam kelas publish ini
yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan
berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan
bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
melalui internet (Indrajit, 2004).
Dalam kelas publish / publikasi ini internet merupakan sesuatu
yang penting dalam menjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan adanya internet maka interaksi pemerintah dengan masyarakat
menjadi lebih cepat dan mudah.
Interact / Interaksi
Interaksi ini terjadi antara pemerintah dengan mereka
yang mempunyai kepentingan. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk
melakukan pelayanan interaksi ini yaitu: Yang pertama adalah bentuk portal
dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka
yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Jenis yang kedua adalah
pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan
unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti Chatting,
teleconference, web tv) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent
ask questions, newsletter, mailing list) (Indrajit, 2004).
Dalam jenis ini terdapat komunikasi yang diwujudkan
dalam dua bentuk yaitu, komunikasi secara langsung dan tidak langsung
(Indrajit, 2004). Interact / interaksi berpotensi meningkatkan peluang
kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan
bebas. Fasilitas yang diberikan dalam jenis ini adalah polling / ruang
diskusi dalam situs web pemerintah. Dengan adanya jenis ini maka
komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat lebih cepat untuk disampaikan.
Transact / Transaksi
Proses interaksi yang terjadi adalah interaksi dua
arah dimana antara pemerintah dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan.
Dalam proses ini terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan
uang dari satu pihak kepihak lainnya. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit
bahwa: Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada interact,
hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang
dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit, 2004).
Penerapan e-Government dalam jenis ini tidak
hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan interaksi saja, namun
dapat terjadi proses transaksi yang melibatkan pertukaran uang atau pihak lain.
Memerlukan biaya untuk melakukan proses interaksi tersebut. Aplikasi yang
digunakan lebih sulit dibandingkan dengan publish serta interact.
Dalam jenis interaksi ini diperlukan sistem keamanan yang baik agar perpindahan
uang yang dilakukan aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang
bertransaksi terlindungi dengan baik.
MODEL E-GOVERNMENT INDONESIA
1.
G2C (Government to Citizens)
Merupakan aplikasi e-Government yang paling umum,
yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi
e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
·
Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan
perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian
dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga
yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk
memperoleh pelayanan;
·
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka
yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang
sesuai
·
Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan
berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja
Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari
Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis);
dan lain sebagainya.
1.
G2B (Government to Business)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah
membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas
sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak
sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang
bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena
berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi
profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis
tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan
roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan
pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri
swasta. Contoh aplikasinya adalah:
·
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah
menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus
dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet
·
Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang
melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga
menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan
pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of
Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang
berakhir dengan pengumuman pemenang tender.
1.
G2G (Government to Governments)
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan
bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke
hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah
setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata,
namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama
antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain)
dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan,
proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain
sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah
dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah
setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk
membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga
negara asing yang sedang berada di tanah air.
1.
G2E (Government to Employees)
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga
diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri
atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan
masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:
·
Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang
selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya
manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan
promosi seluruh karyawan pemerintahan,
·
Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para
pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan
(rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi
pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin
tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
Sumber:
